Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. PDF filepengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi wewenang dan tanggung jawab masingmasing 2 Kepastian hukum yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan 3 Transparansi dan Keterbukaan penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak.

PDF filePEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya.

MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Dasar Hukum Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran.

Inventarisasi dan Pengembalian Barang Milik Negara

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal b bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Azas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan 3 Azas transparansi yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar 4 Azas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik.